Potensi jadi negara adidaya

1.      Potensi utama untuk menjadi negara adidaya dilihat dari kapabilitas politik negara terutama dari Ideologi dan Militer.

 

Berdasarkan analisa dari kapabilitas politik negara, terutama jika dilihat dari basis Ideologi dan Militernya, Papua Nugini berpotensi untuk menjadi negara adidaya kelak nanti. Hal ini terlihat dari kekuatan militer yang dimiliki yakni :

Kekuatan pertahanan Papua Nugini ( PNGDF-Papua New Guinea Defence Force ) merupakan kesatuan angkatan bersenjata Papua Nugini, PNGDF ini pada awalnya merupakan suatu kekuatan dari angkatan darat PNG yang pada masa itu merupakan wilayah jajahan Australia sebelum memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1975, dari rezim kekuasaan raja di kepulauan Pasifik.

Dan kemudian rezim tersebut bubar setelah perang dunia ke-II, dan telah mengalami perubahan pada tahun 1951. Pertama, kekuatan militer darat terdiri dari 1 PIR Taurama Barrak di sebelah tenggara Pelabuhan Moresby. Di tahun 1965 batalion barisan kedua, 2 PIR, ditempatkan di Wewak. Kekuatan militer darat termasuk didalamnya satu batalion masinis di Barak Igam di Lae, satu skuadron pengirim radar sinyal, dan unit artileri bahan persenjataan, dan alat kesehatan.

Bagian kekuatan operasi diwilayah perairan terdiri dari empat kapal kelas patroli pasifik ( mendapatkan dukungan dari program kapal patroli pasifik Australia ) dan dua landasan kapal ( kelas Balikpapan LCHs ). Bagian kekuatan operasi di udara atau squadron transportasi udara diantaranya adalah Squadron kapal CASA CN-235, GAF Nomad N-22, IAI Arava-101, MBB Bo-105, Bell UH-1H Iroquis, dioperasikan beberapa helikopter dan mercusuar di pangkalan pesawat di Port Moresby.

Salah satu keberhasilan dari militer Papua Nugini adalah penyelesaian permasalahan hubungan diperbatasan pada tahun 1997, ketika panglima tertinggi PNGDF Jerry Singirok berusaha mengatasi terjadinya pemberontakan di Bouganville oleh para pembelot.

Kemudian berdasarkan Ideologinya, Pemerintahan Papua Nugini berada dibawah konstitusi 1975, merupakan negara dengan sistem demokrasi Parlementer dibawah kekuasaan Monarki konstitusional, selain itu negara ini juga tergabung dalam organisasi persemakmuran yang mengakui monarki Inggris sebagai raja yang berkuasa, dan sebagai simbol kepala Negara.

Lembaga Negaranya adalah Majelis Parlemen Unikameral. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yaitu pimpinan dari partai mayoritas  dalam majelis parlemen dan membentuk kabinetnya diantara para anggota parlemen. Kepala negara merupakan Ratu Inggris yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Kepala Pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Badan Legislatif : Majelis parlemen. Badan yudikatif : pengadilan agung, dan pengadilan nasional.

 

2.       Analisa bandingan potensi ancaman kawasan dan dunia

 

Sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, menjadikan negara Papua Nugini rawan akan berbagai konflik. Konflik ini tentu saja tidak datang dari tubuh internal dalam negeri seperti perebutan ladang minyak di Bougenville, konflik ini juga datang dari negara lain seperti masalah perbatasan dengan negara Indonesia. Namun Berdasarkan kawasan di Asia Pasifik, negara yang dianggap memiliki ancaman yang sangat besar yang bisa membahayakan kedulatan negara Papua Nugini adalah Australia yang terlihat dari berbagai sepak terjang kekuatan militer terhadap negara lain, beserta basis ideologi negara tersebut.

Seperti keterlibatan pasukan Australia pada saat terjadi perang Vietnam, serta penempatan berbagai pasukan keamanan diberbagai negara seperti di Korea Selatan, Vietnam, Semenanjung Malaysia dan Serawak di Malaysia Timur sebagai kerjasama pertahanan dengan Inggris dan Amerika Serikat. Yang mana hal ini merupakan konsep Forward Defence Australia sebagai upaya menjaga keamanan atau tangkisan terhadap berbagai aksi yang dapat membahayakan Australia.

 

3.       Langkah Papua Nugini untuk bisa menjadi negara adidaya

 

Berdasarkan kekuatan militer, basis ideologi, dan faktor penunjang lainnya seperti keadaan ekonomi dan politik yang dimiliki Papua Nugini, serta keterampilan para tentara dalam mengamankan wilayah Papua Nugini, hal ini bukan merupakan suatu hal yang mustahil apabila kelak nanti Papua Nugini akan menjadi Leader di dunia Internasional. Hal ini terbukti dari kesigapan dari para tentara ketika menyelesaikan permasalahan diperbatasan pada tahun 1997, ketika panglima tertinggi PNGDF Jerry Singirok berusaha mengatasi terjadinya pemberontakan di Bouganville oleh para pembelot.

Selain itu Papua Nugini yang juga tergabung kedalam berbagai organsasi internasional seperti ACP, ADB, APEC, ARF, ASEAN (observer), CCP, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (observer), IPU, ISO (correspondent), ITSO, ITU, MIGA, NAM, OPCW, PIF, Sparteca, SPC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, telah menjadikannya sebagai suatu tahapan untuk bekerjasama dan berinteraksi dengan negara lain di dunia.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Papua Nugini sebagai negara yang berdaulat, tentu saja akan bekerjasama dan berinteraksi dengan negara lainnya, untuk pemenuhan kepentingan nasional yang tidak didapatkan dari dalam negerinya. Hal ini ditandai dengan adanya perwakilan ambassador di beberapa negara seperti : Eropa, Amerika, Asia, dan Oseania. Dari berbagai aktifitas yang dilakukan oleh Papua Nugini untuk mempromosikan negaranya terhadap dunia luar merupakan suatu usaha yang bagus demi tercapainya tujuan negara yakni menjadi pemimpin bagia negara didunia.